Kepala BPN Kabupaten Serang Bongkar Transformasi Digital, 60 Persen Sertipikat Sudah Elektronik

Apa yang terjadi

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Serang mengungkapkan bahwa transformasi digital layanan pertanahan di wilayahnya telah membuahkan hasil, dengan 60 persen sertipikat tanah kini telah beralih ke format elektronik. Pernyataan ini disampaikan sebagai bagian dari pemaparan progres digitalisasi layanan pertanahan di Kabupaten Serang.

Peralihan dari sertipikat fisik ke sertipikat elektronik merupakan bagian dari program modernisasi layanan pertanahan yang tengah didorong secara bertahap oleh BPN, dengan tujuan mempercepat proses administrasi, mengurangi risiko dokumen fisik yang rusak atau hilang, serta mempermudah verifikasi kepemilikan tanah.

Mengapa ini penting

Digitalisasi sertipikat tanah menyentuh langsung pengalaman masyarakat sebagai pengguna layanan publik yang bersifat krusial dan jangka panjang. Ketika mayoritas sertipikat sudah beralih ke bentuk elektronik, proses yang sebelumnya bergantung pada dokumen fisik — rawan terhadap kerusakan, pemalsuan, atau kehilangan — kini dapat diverifikasi dan diakses secara lebih cepat dan transparan.

Bagi para pemimpin transformasi digital di sektor publik, langkah ini menjadi penanda bahwa modernisasi layanan dasar seperti pertanahan bukan lagi wacana, melainkan proses yang sudah berjalan dan terukur capaiannya. Hal ini juga membuka ruang bagi perbaikan lanjutan, seperti integrasi data lintas instansi dan peningkatan kemudahan akses bagi masyarakat di daerah.

Angka-angka penting

• 60 persen sertipikat tanah di Kabupaten Serang telah beralih ke format elektronik, menurut keterangan Kepala BPN Kabupaten Serang.

Pandangan Renascence

Capaian 60 persen ini patut dilihat bukan sekadar sebagai statistik administratif, melainkan sebagai indikator sejauh mana sebuah layanan publik yang sangat personal dan sarat risiko — kepemilikan tanah — berhasil dipindahkan ke format yang lebih tepercaya dan mudah diakses.

Banyak pembaca akan melihat angka ini sebagai pencapaian teknis semata, padahal yang sebenarnya dipertaruhkan adalah rasa aman masyarakat terhadap bukti kepemilikan aset terbesar mereka. Prinsip desain layanan yang relevan di sini adalah kepercayaan dibangun melalui kejelasan proses, bukan sekadar kecepatan digitalisasi. Operator layanan publik sebaiknya memastikan sisa 40 persen proses peralihan disertai komunikasi yang jelas kepada masyarakat tentang keabsahan dan keamanan sertipikat elektronik, agar adopsi tidak hanya terjadi di sisi sistem, tetapi juga di sisi kepercayaan pengguna.