Digitalisasi Muhammadiyah: Haedar Nashir Tekankan Transformasi Nalar

Apa yang terjadi

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir, menegaskan bahwa agenda digitalisasi organisasi tidak boleh dipahami semata sebagai urusan pengadaan perangkat atau sistem teknologi. Ia menyampaikan bahwa proses digitalisasi Muhammadiyah harus disertai transformasi nalar, sikap, dan budaya berpikir warga persyarikatan, bukan sekadar penggantian cara kerja lama dengan alat baru.

Pernyataan ini disampaikan dalam konteks penguatan tata kelola organisasi Muhammadiyah, yang selama ini menaungi jaringan luas amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial. Haedar menekankan bahwa teknologi hanya akan efektif jika diiringi kesiapan cara berpikir yang lebih adaptif, terbuka, dan berorientasi pada pemecahan masalah nyata di lapangan.

Mengapa ini penting

Pesan ini relevan bagi organisasi besar mana pun, termasuk lembaga publik, korporasi, dan institusi keagamaan, yang sedang menjalankan transformasi digital. Investasi pada sistem, aplikasi, atau platform baru sering gagal memberi dampak signifikan apabila tidak dibarengi perubahan pola pikir, keterampilan pengambilan keputusan, dan budaya kerja di seluruh lapisan organisasi.

Bagi pemimpin transformasi digital dan desain layanan, pernyataan Haedar menggarisbawahi prinsip yang sudah lama dikenal namun kerap diabaikan: teknologi adalah pengganda dari kapasitas manusia, bukan pengganti kapasitas tersebut. Organisasi yang ingin digitalisasinya berdampak nyata pada pelayanan — baik kepada jemaah, siswa, pasien, maupun masyarakat umum — perlu memastikan perubahan mindset dan tata kelola berjalan seiring dengan adopsi alat digital.

Pandangan Renascence

Kutipan Haedar Nashir menyentuh persoalan klasik dalam transformasi digital: banyak organisasi memperlakukan digitalisasi sebagai proyek pengadaan teknologi, padahal keberhasilannya ditentukan oleh perubahan perilaku dan cara berpikir orang-orang di dalamnya.

Digitalisasi yang berhasil selalu dimulai dari pertanyaan "bagaimana kita berpikir dan melayani secara berbeda", bukan "aplikasi apa yang harus kita beli". Organisasi besar dengan jaringan layanan luas seperti Muhammadiyah punya risiko tersendiri: teknologi baru bisa berhenti sebagai formalitas administratif jika budaya kerja dan pola pengambilan keputusan di tingkat unit layanan tidak ikut berubah. Pemimpin transformasi yang cermat akan lebih dulu memetakan kesiapan nalar dan sikap SDM-nya, sebelum menentukan peta jalan teknologi — karena pada akhirnya, pengalaman yang dirasakan penerima layanan ditentukan oleh manusia yang mengoperasikan sistem, bukan oleh sistem itu sendiri.