Lontara+ Jadi Andalan Transformasi Digital Makassar, 92 Persen Pengaduan Tuntas

Apa yang terjadi

Pemerintah Kota Makassar mengungkapkan bahwa platform digital Lontara+ kini menjadi tulang punggung transformasi digital layanan publik di kota tersebut, dengan tingkat penyelesaian pengaduan masyarakat mencapai 92 persen. Angka ini disampaikan sebagai bukti kinerja sistem pengaduan terintegrasi yang digunakan untuk menampung dan menindaklanjuti keluhan warga terkait berbagai layanan pemerintahan.

Lontara+ dirancang sebagai kanal digital tunggal yang memungkinkan warga melaporkan masalah layanan publik secara daring, yang kemudian diteruskan ke instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Tingginya rasio penyelesaian pengaduan disebut sebagai indikator bahwa platform ini berfungsi efektif sebagai jembatan antara masyarakat dan birokrasi kota.

Mengapa ini penting

Bagi pemerintah daerah, Lontara+ menggambarkan bagaimana digitalisasi layanan pengaduan dapat mengubah cara birokrasi merespons kebutuhan warga — dari proses manual yang lambat dan tidak transparan menjadi alur kerja terukur dengan data kinerja yang dapat dipantau publik. Platform semacam ini memberi pemerintah kota visibilitas langsung atas pola keluhan, sehingga keputusan alokasi sumber daya dapat didasarkan pada data riil, bukan asumsi.

Pencapaian ini juga relevan bagi sektor publik di kota-kota lain yang tengah menata ulang model operasional layanan warga. Sistem pengaduan digital yang terbukti menuntaskan sebagian besar kasus dapat menjadi referensi bagi inisiatif GovTech serupa di wilayah lain, terutama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kanal digital pemerintah.

Dalam angka

• 92 persen pengaduan masyarakat yang masuk melalui Lontara+ dilaporkan telah tuntas ditindaklanjuti.

Pandangan Renascence

Angka penyelesaian yang tinggi memang patut diapresiasi, namun ukuran keberhasilan sejati sebuah platform pengaduan publik tidak berhenti pada status "selesai" — melainkan pada bagaimana warga merasakan proses dan hasil penyelesaian itu.

Rasio penyelesaian 92 persen adalah metrik operasional yang baik, tapi ia belum tentu sama dengan kepuasan warga. Yang sering luput dari narasi semacam ini adalah kualitas penyelesaian: apakah keluhan benar-benar diatasi secara substantif, atau sekadar ditutup secara administratif agar statistik terlihat rapi. Operator layanan publik yang berorientasi pada warga sebaiknya melengkapi metrik penyelesaian dengan survei kepuasan pasca-penanganan dan transparansi waktu respons, sehingga kepercayaan terhadap kanal digital ini benar-benar dibangun di atas pengalaman nyata, bukan hanya angka di atas kertas.