KPP Pratama Natar Dampingi Perangkat Desa Pakai Coretax DJP

Apa yang terjadi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pajak (DJP), menggelar program pendampingan bagi perangkat desa agar dapat menggunakan sistem Coretax DJP. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya DJP mendorong transformasi digital di bidang perpajakan hingga ke tingkat pemerintahan desa.

Dalam program tersebut, petugas KPP Pratama Natar memberikan bimbingan langsung kepada perangkat desa terkait tata cara pengoperasian Coretax DJP, sistem administrasi perpajakan berbasis digital yang menjadi tulang punggung baru layanan pajak di Indonesia. Pendampingan ini menyasar perangkat desa karena mereka kerap berperan sebagai penghubung antara masyarakat dan administrasi perpajakan di tingkat lokal, termasuk dalam urusan pelaporan dan kepatuhan pajak warga desa.

Mengapa ini penting

Langkah ini menegaskan arah transformasi digital sektor publik di Indonesia yang tidak lagi berhenti di level pusat atau kota besar, melainkan menjangkau unit pemerintahan paling kecil sekalipun. Coretax DJP sendiri dirancang untuk mengintegrasikan dan menyederhanakan proses administrasi perpajakan yang sebelumnya tersebar di berbagai sistem terpisah. Ketika perangkat desa turut dibekali kemampuan mengoperasikan sistem ini, potensi kesalahan administrasi dan keterlambatan pelaporan di tingkat lokal dapat ditekan, sekaligus mempercepat adopsi digital di lapisan birokrasi yang selama ini kurang tersentuh modernisasi teknologi.

Bagi pengamat transformasi digital dan layanan publik, kasus ini menjadi contoh konkret bagaimana keberhasilan sistem digital pemerintah sangat bergantung pada pendampingan manusia di garis depan — bukan sekadar peluncuran platform, melainkan proses pendampingan berkelanjutan agar pengguna di berbagai level, termasuk yang paling awam secara teknologi, benar-benar mampu dan percaya diri menggunakannya.

Pandangan Renascence

Cerita ini mengingatkan bahwa transformasi digital pemerintahan sering gagal bukan karena teknologinya lemah, melainkan karena kesenjangan kesiapan penggunanya tidak dijembatani dengan baik.

Banyak program digitalisasi publik berhenti di tahap peluncuran sistem, lalu berasumsi adopsi akan terjadi secara alami. Yang sering dilupakan adalah bahwa perangkat desa, sebagai ujung tombak interaksi warga dengan negara, membutuhkan pendampingan yang personal dan berulang — bukan sekadar manual pengguna. Prinsip ekonomi perilaku di sini sederhana: rasa percaya diri menggunakan sistem baru dibangun lewat pengalaman langsung yang dibimbing, bukan lewat instruksi tertulis. Operator layanan publik yang ingin digitalisasinya benar-benar melekat sebaiknya memperlakukan pendampingan seperti ini bukan sebagai pelengkap peluncuran, tetapi sebagai bagian inti dari desain layanan itu sendiri.