Kantah Majene Dorong Transformasi Digital Melalui PERINTIS 10 Hari, Wujudkan Layanan Peralihan Hak Yang Cepat dan Terintegrasi

Apa yang terjadi

Kantor Pertanahan (Kantah) Majene mendorong transformasi digital dalam layanan pertanahan melalui program bertajuk PERINTIS, yang menargetkan proses peralihan hak atas tanah dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari. Inisiatif ini diumumkan sebagai langkah untuk mewujudkan layanan yang lebih cepat dan terintegrasi bagi masyarakat yang mengurus perubahan kepemilikan properti di wilayah tersebut.

Berdasarkan pemberitaan Radar Sulbar, program ini merupakan bagian dari upaya modernisasi layanan di tingkat kantor pertanahan daerah, dengan fokus pada efisiensi waktu dan integrasi proses administrasi peralihan hak yang sebelumnya kerap memakan waktu lebih lama.

Mengapa ini penting

Langkah Kantah Majene mencerminkan tren yang lebih luas di sektor layanan publik Indonesia, di mana instansi pemerintah daerah mulai mengadopsi standar waktu layanan yang terukur dan proses yang terintegrasi sebagai bagian dari agenda digitalisasi GovTech. Penetapan target waktu yang eksplisit — dalam hal ini 10 hari — memberikan instansi publik sebuah tolok ukur akuntabilitas yang dapat dipantau oleh masyarakat maupun internal organisasi.

Bagi pemimpin transformasi digital di sektor publik, inisiatif semacam ini menunjukkan bahwa modernisasi layanan pertanahan tidak hanya soal digitalisasi dokumen, tetapi juga redesain alur kerja agar lebih terintegrasi lintas tahapan proses. Hal ini berpotensi menjadi acuan bagi kantor pertanahan di daerah lain yang menghadapi tantangan serupa dalam mempercepat layanan peralihan hak.

Angka-angka penting

• 10 hari — target waktu penyelesaian layanan peralihan hak atas tanah yang ditetapkan dalam program PERINTIS di Kantah Majene.

Pandangan Renascence

Program layanan percepatan seperti PERINTIS sering dinilai dari sisi teknis semata — berapa hari, berapa tahapan yang dipangkas. Namun nilai sesungguhnya dari inisiatif semacam ini terletak pada bagaimana ekspektasi masyarakat dikelola sejak awal, bukan sekadar seberapa cepat prosesnya selesai.

Menetapkan janji waktu layanan yang jelas adalah langkah behavioral yang kuat, karena ia mengubah ketidakpastian — sumber utama frustrasi dalam layanan publik — menjadi ekspektasi yang bisa diandalkan. Namun janji 10 hari hanya akan membangun kepercayaan jika disertai transparansi status di setiap tahap, bukan hanya di titik awal dan akhir. Operator layanan publik yang benar-benar berorientasi pada warga akan melengkapi target waktu ini dengan pembaruan progres yang proaktif, sehingga masyarakat tidak perlu menebak-nebak di mana berkas mereka berada dalam proses.